Faspay Blog
Cari tahu tentang tips bisnis online, teknologi pembayaran,
pemasaran digital, dan segala yang ingin diketahui tentang Faspay
Sebagai bank sentral negara Indonesia, BI atau Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam perekonomian negara, termasuk dalam sistem pembayaran bisnis. Perannya meliputi upaya meminimalkan risiko kecurangan selama proses transaksi. Selain itu, Bank Indonesia juga bertugas memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran di Indonesia selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. lantasm apa peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Simak pada ulasan dibawah ini.
Apa itu Sistem Pembayaran?
Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah penjual (pemilik bisnis) dan pelanggan atau konsumen.
Sistem pembayaran ini juga dapat diperantarai oleh lembaga penyedia jasa pembayaran, seperti perbankan, perusahaan fintech, hingga lembaga kliring. Prosedurnya dapat melibatkan berbagai alat pembayaran, seperti kartu kredit, transfer dana, dompet elektronik, virtual account, dan lain sebagainya.
Kedudukan Bank Indonesia secara Umum
Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1953. Adapun landasan hukum dari lembaga perbankan ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Di dalam UU tersebut, disebutkan bahwa wilayah pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, tanggung jawab pengaturan serta pengawasan makroprudensial diserahkan kepada Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Perlu diketahui, Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga independen sehingga tidak bergantung pada kepentingan pemerintah, bisnis, maupun pihak-pihak lainnya. Hal ini bertujuan agar Bank Indonesia bisa menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional.
Baca juga: Ini 3 Keuntungan Pembayaran Digital dan Jenis-Jenisnya
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Tujuan utama Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan harga di pasar. Selain itu, BI juga bertanggung jawab untuk memperkuat sistem keuangan dan ekonomi nasional, serta menjaga tingkat inflasi di negara Indonesia agar tetap dalam kisaran yang ditentukan oleh pemerintah.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas untuk menjalankan kebijakan moneter negara, termasuk mengatur sistem pembayaran dan mengontrol kegiatan perbankan di Indonesia.
Hal ini dilakukan agar perbankan dan lembaga keuangan lainnya bisa beroperasi dengan baik, tidak merugikan nasabah, maupun menyebabkan sistem keuangan nasional menjadi tidak stabil.
Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran
Sebagai regulator, Bank Indonesia tentu memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Lantas, apa saja peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Berikut penjelasannya.
1. Lembaga Pengawas
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang pertama adalah sebagai lembaga pengawas.
BI akan melakukan pengawasan untuk memastikan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan aman dan terhindar dari penipuan. Karena itu, peran ini juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan konsumen dalam seluruh proses transaksi.
2. Penyedia Perizinan
BI bertugas untuk memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang ingin menyediakan jasa pembayaran dalam sistem pembayaran bisnis. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan PBI Nomor 23/7/PBI/2021.
Sebagai contoh, beberapa perusahaan fintech, seperti penyedia e-money atau e-wallet, perlu mendapatkan izin dari BI untuk menyediakan APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) atau uang elektronik.
Baca juga: Peran Payment Gateway dalam Memberikan Kemudahan Pembayaran Online di Indonesia
3. Sebagai Regulator dan Fasilitator Pengembangan
Sebagai regulator dan fasilitator, Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi serta produk yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Caranya adalah dengan membuat peraturan, syarat, dan sanksi yang akan mengikat penyedia layanan finansial. Hal ini dilakukan untuk menata penggunaan sistem pembayaran dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Adapun salah satu contoh peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk sistem pembayaran adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Di samping itu, bank sentral ini juga bertugas untuk mendorong inovasi dalam sistem pembayaran guna mempercepat dan memudahkan proses transaksi.
4. Lembaga Penyelenggara
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran berikutnya adalah bertugas sebagai lembaga penyelenggara.
BI berwenang untuk mengatur dan mengawasi infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh berbagai lembaga, seperti kartu debit, jaringan ATM, internet banking, dan lain-lain.
Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menyelenggarakan dua sistem pembayaran, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (RTGS).
5. Meminimalkan Risiko Kecurangan dalam Proses Transaksi
Bank Indonesia juga akan mengatur prosedur serta aturan dalam sistem pembayaran guna meminimalkan risiko kecurangan selama proses transaksi.
Dalam hal ini, BI mengeluarkan peraturan yang mengatur seputar aspek teknis dan operasional sistem pembayaran, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-money), dan lain-lain.
6. Memastikan Proses Transaksi Berjalan dengan Efisien
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang terakhir namun tidak kalah penting adalah memastikan proses transaksi berjalan dengan efisien.
Hal ini dilakukan dengan cara optimalisasi infrastruktur dan teknologi yang ada di dalam sistem pembayaran. Dengan begitu, konsumen maupun pelaku bisnis dapat melakukan proses transaksi dengan lebih cepat dan efisien.
Dapat disimpulkan, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyediakan perizinan layanan sistem pembayaran bisnis demi meminimalkan risiko kecurangan selama bertransaksi.
Maka dari itu, sangat penting bagi setiap pelaku bisnis untuk memastikan layanan sistem pembayaran yang digunakan sudah mendapatkan izin dari lembaga terkait, seperti Faspay payment gateway.
Pasalnya, Faspay sudah mendapatkan lisensi resmi dari Bank Indonesia, seperti lisensi sebagai operator payment gateway, lisensi sebagai penyedia layanan transfer, izin sebagai layanan remitansi, serta izin menjadi penyelenggara payment initiation dan/atau acquiring services (PIAS).
Dengan begitu, seluruh transaksi yang dilakukan oleh merchant atau pemilik bisnis Faspay akan terus terjamin keamanannya.
Layanan yang disediakan oleh Faspay pun beragam, Anda dapat menggunakan Faspay Business untuk menyediakan sistem pembayaran online jika sudah memiliki aplikasi atau website bisnis sendiri.
Belum punya website atau aplikasi bisnis sendiri? Tidak perlu khawatir, Faspay juga menyediakan Faspay Billing yang memungkinkan bisnis Anda untuk menyediakan pembayaran online dengan cara mengirimkan invoice online atau payment link ke pelanggan.
Jadi, tak perlu ragu lagi dan segera daftarkan bisnis Anda menjadi merchant Faspay sekarang juga!
Baca juga: Inilah Fungsi Penting Pembayaran Online untuk Berbagai Industri
