Waspada, Ini 4 Ciri Fintech P2P Lending yang Belum Terdaftar OJK

4_ciri_fintech_belum_terdaftar_ojk.jpg

Kehadiran P2P lending di kalangan milenial berkembang menjadi alternatif investasi unggulan saat ini. Manfaat yang ditawarkan ke peminjam juga bisa dibilang menguntungkan, mengingat pengembalian bunga lebih tinggi dan pengembalian tiap bulan. Kami tidak akan membahas keuntungannya secara detail, tapi Anda wajib tahu risiko yang mengintai di balik perkembangan ini.

Financial technology (fintech) jenis P2P lending atau peer-to-peer lending dipercaya menjadi bisnis online paling menjanjikan tahun 2018.[1] Data ini didukung oleh catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa perusahaan fintech di Indonesia mencapai 71%, di mana 32% bergerak di bidang pinjaman dan 39% di bidang sistem pembayaran.

Melihat perkembangannya yang pesat tersebut, OJK mengeluarkan aturan tentang P2P lending melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Per Maret 2018, Kontan melaporkan, 40 perusahaan sudah terdaftar dan mengantongi izin OJK. Namun, ternyata potensi P2P lending yang besar tersebut disalahgunakan oleh oknum yang mengatasnamakan bisnisnya sebagai fintech.

Di samping keberadaan yang tidak diakui resmi, fintech tersebut juga mendatangkan dampak negatif kepada pengguna atau ‘nasabahnya’, seperti:

lending

Masyarakat pun diimbau agar hati-hati dengan fintech abal-abal yang berkeliaran di internet. Sebagai payment gateway for fintech in Indonesia, Faspay memberikan tips untuk Anda wajib waspada dengan ciri-ciri, berikut ini.

1. Selalu Menjanjikan Kemudahan Peminjaman

Di era digital seperti sekarang, siapa yang tidak tergiur dengan jaminan kecepatan dan kemudahan? Namun, rupanya jaminan seperti ini pun dimanfaatkan oleh fintech ilegal. Jaminan yang dijanjikan antara lain proses pencairan cepat, hanya 15 menit. Oknum yang bersangkutan akan menyalin nomor kontak di hp pengguna tanpa izin kemudian disalahgunakan.

2. Bunga Tinggi serta Tidak Transparan dalam Memberikan Laporan Jumlah Tagihan

Bunga yang dikenakan fintech semacam ini kepada ‘nasabahnya’ bisa mencapai 2-3% per hari tanpa perincian jelas. Hindari fintech yang dengan mudah memberikan tawaran pinjaman tanpa transparansi struktur pinjaman.

3. Tidak Ada Kantor Cabang

Menurut Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Tongam L Tobing, fintech ilegal tidak punya data perusahaan yang jelas. Salah satunya, tidak ada kantor cabang di Indonesia, yang merupakan syarat punya kantor di wilayah Indonesia.

Cara termudah untuk mengetahui kantor cabang sebuah perusahaan adalah melihat website resminya. Jika tidak tertera informasi perusahaan yang jelas, Anda tetap harus teliti karena bisa jadi fintech itu tidak terdaftar di OJK.

4. Tidak Ada Informasi Tentang Pengawasan OJK

Pastikan Anda melihat keterangan “Terdaftar dan Diawasi oleh OJK” pada headline dan footer website fintech yang bersangkutan. Salah satu contoh informasi yang dicantumkan, seperti ini:

Ketiadaan informasi tentang pengawasan tersebut bisa menjadi ciri selanjutnya. Itu disebabkan OJK telah mewajibkan semua fintech terdaftar untuk mencantumkan informasi bahwa mereka telah diawasi OJK secara resmi.

Hingga 4 September 2018, jumlah perusahaan fintech pinjam-meminjam yang berizin OJK berjumlah 67 perusahaan, 40 dalam proses, 38 akan mendaftar. Agar terhindar dari maraknya fintech non-legal, cek website OJK secara berkala.


[1] Warta Ekonomi, “Fintech P2P Lending dan E-Payment Dinilai Paling Menjanjikan di 2018”.

pexels-photo-346770.jpg

Cukupkah Keamanan Payment Gateway Saat Memesan Hotel Online?

cashless_society.jpg

Cashless Society: Kelebihan & Kelemahan Pembayaran Cashless

fbLeak-1.jpg

Your Digital Life